Sudirmansmansa’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

FAKTA SEPUTAR KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk atas perintah Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002. Lembaga ini dikendalikan oleh lima pimpinan yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk pertama kalinya, pimpinan KPK dilantik dan diambil sumpahnya pada 29 Desember 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.KPK bertugas melakukan koordinasi sekaligus supervisi terhadap instansi pelaksana pem-berantasan korupsi. Selain itu, juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ter-hadap kejahatan korupsi. KPK betugas pula melakukan pencegahan perbuatan korupsi serta men-gawasi penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan kasus korupsi yang sedang dilakukan kepolisian maupun kejaksaan apabila kasus tersebut tidak ditindaklanjuti. Syarat lain, bila prosesnya berlarut-larut, penanganan bertujuan melindungpelaku sesungguhnya, mengandung unsur korupsi, ditemukan campur tangan legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Atau apabila penanganannya sulit dilaksanakan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Adapun perkara yang ditangani KPK adalah yang melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang terkait perbuatan korupsi aparat tadi. Selain itu, kasus yang men-dapat perhatian dan meresahkan masyarakat, serta menyangkut kerugian negara sedikitnya Rp 1 milyar, juga merupakan kewenangan KPK. Untuk mencegah dan menghindari penyalahgunaan wewenang, KPK menyusun kode etik pimpinanKPK. Hingga Mei 2006, KPK diperkuat oleh 310 personel. Jumlah penyelidiknya 15 orang penyidik 43 orang, dan penuntut umum 19 orang.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik yang sedang ditangani KPK saat ini adalah kasus dugaan penyuapan salah satu anggota komisi IV DPR Al Amin Nasution, sehingga menyebabkan hubungan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berada dalam titik panas.Sikap penolakan politisi Senayan terhadap lembaga antikorupsi itu semakin keras. Yang terbaru, kemarin ada anggota DPR yang secara terang-terangan mengusulkan agar KPK dibubarkan. Reaksi ekstrem itu semakin menunjukkan bahwa politisi Senayan berusaha melakukan proteksi dari upaya pengusutan korupsi yang dilakukan KPK. Sehari sebelumnya, para pimpinan DPR telah bermufakat untuk menolak penggeledahan yang akan dilakukan KPK di ruang kerja anggota Komisi IV Al Amin Nasution. Al Amin tertangkap basah dengan Respons Rencana Geledah Ruang Kerja Al Amindugaan menerima suap. Kabarnya, KPK juga akanmemeriksa enam ruang kerja anggota DPR lain terkait kasus Al Amin. DPR tidak mau digeledah karena inginmempertahankan martabat lembaganya. Keinginan untuk membubarkan KPK itu terletup dari anggota Komisi III Ahmad Fauzi. “KPK ini sudah terlalu superbody,” kata Fauzi yang berasal dari Partai Demokrat itu di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (25/4). Menurut dia, sejakdidirikan pada 2002, lembaga yang kini dipimpin oleh Antasari Azhar tersebut telah menjelma menjadi institusi yang seakan memiliki kewenangan tidak terbatas. Karena itu, menurut dia, revisi UU 30/2002 tentang KPK harus segera dilakukan. Dia mengaku, kesimpulan itu merupakan hasil komunikasinya dengan beberapa rekannya di DPR selama ini.

Kekuasaan dan kewenangan lembaga itu harus dibatasi. “Kalau perlu, dibubarkan juga tidak masalah,” tegasnya. Sebagai gantinya, menurut Ahmad Fauzi, sejumlah peran yang dimiliki KPK bisa dikembalikan lagi ke kejaksaan dan kepolisian. Sebab, sejak awal, tambah dia, pembentukan KPK memang berangkat dari keprihatinan masyarakat ataslemahnya fungsi kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. “Tapi, sekarang aparat kepolisian dan kejaksaan kan sudah membaik,” ujarnya, berdalih. Meski begitu, Ahmad Fauzi mengelak jika usulnya tersebut dikaitkan dengan polemik penolakan DPR atas rencana penggeledahan KPK. “Ini tidak ada kaitannya dengan penggeledahan,”ujarnya. Dia menyatakan, usul pembubaran itu juga didasarkan pada hasil evaluasi DPR terhadap kinerja KPK selamaini. “Kinerja mereka juga tidak terlampau baik, secara umum belum optimal,” katanya. Sepanjang 2006, ungkap Ahmad Fauzi, sedikit sekali kasus yang diproses KPK. Dari pengaduan dugaan korupsi sebanyak 6 ribu kasus, hanya tujuh yang ditindaklanjuti. Selain itu, berdasar laporan KPK ke komisi III, dari target ratusan miliar uang negara yang dikorupsi, hanya Rp 17 miliar yang dapat dikembalikan. “Ini bagaimana? Suaranya saja yang keras,” lanjutnya. Yang pasti, saat ini sudah ada tiga anggota DPR yang menjadi tahanan KPK. Selain Al  Amin (PPP), dua yang lain adalah Hamka Yandhu (Golkar), tersangka aliran dana BI) dan Saleh Jasit (Golkar), tersangka korupsi pengadaan mobil kebakaran. Secara terpisah, anggota DPR dari PDIP Panda Nababan juga sepakat dengan upaya mengevaluasi wewenang KPK sesuai dengan UU 30/2002. “Tapi, kalau pembubaran, saya baru dengar itu, akan kami pelajari dulu,” ujar ketua DPP PDIP itu, sambil tersenyum. Senada dengan Ahmad Fauzi, mantan anggota komisi III tersebut juga menyatakan, peran kepolisian dan kejaksaan akhir-akhir ini sudah semakin baik. Peran dan wewenang KPK pun pantas untuk dikaji lagi. “Dulu, saat dibentuk, memang hanya berstatus ad hock kan. Jadi, wajar dong kalau sekarang butuh evaluasi,” tambahnya.

Tetap Tolak Penggeledahan

Ketua DPR Agung Laksono kemarin kembali menegaskan bahwa institusinya tetap menola penggeledahan yang dilakukan KPK. “Larangan penggeledahan itu untuk harmonisasi hubungan antarlembaga negara,” ujarnya di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (25/4). Menurut dia, sudah seharusnya ada komunikasi yang baik antarlembaga yang ada. “Tidak grusa-grusu seperti kemarin. Jangan perlakukan DPR ini seperti penjahat saja,” lanjut politikus asal Partai Golkar itu. Namun, dia menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin polemik tersebut berlarut-larut. “DPR ada rencana bertemu pimpinan KPK sesegera mungkin untuk mengomunikasikan segalanya,” kata Agung. Dia mengungkapkan, rencananya, BK bersama dirinya mendatangi gedung KPK minggu depan.KPK Tetap Akan Geledah Secara terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap pada pendiriannya melanjutkan penyidikan dengan menggeledah ruang kerja Al Amin Nasution di DPR. Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, proses tersebut memilikidasar hukum yang jelas. “KPK tetap akan melaksanakan tugas sesuai dengan hukum acara yang ada,” kata Antasari digedung KPK kemarin (25/4). Sikap tersebut diambil setelah dilakukan rapat pimpinan KPK. Rapat itu menanggapi hasilrapat pimpinan DPR yang menolak rencana penggeledahan tersebut. Rapat digelar usai salat Jumat dan baru berakhir sekitar pukul 16.30 WIB. Antasari menjelaskan, penggeledahan merupakan salah satu instrumen penyidikan selain penyitaan dan penahanan. Hal itu didasarkan pada UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. “Penegakan hukum tetap berjalan dengan semua instrumennya berjalan,” jelasnya. Namun, mantan Kajati Sumbar itu tidak mengungkapkan kapan penggeledahan dilakukan. Begitu pula kemungkinan penggeledahan selain ruang Amin. Dia menjawab diplomatis dengan mengatakan, “Itu teknis. Saya serahkan semua ke penyidik.” Meski demikian, dia menggarisbawahi, setiap tempat yang digeledah sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan. “Kita lihat manfaatnya. Jika dalam pengembangan akan menunjukkan penguatan pembuktian,”Indonesian Radiosambungnya. Antasari lantas meminta semua pihak untuk menghentikan polemik antara DPR dan KPK. Dia beralasan, penegakan hukum tetap harus dilaksanakan dalam suasana yang kondusif agar dapat berhasil maksimal. “KPK dan DPR tidak ada persoalan serius. Kebetulan, tersangkanya masih anggota DPR. Tapi, tolong dilihat dari kacamata penegakan hukum,” harapnya. Bagaimana soal wacana pembubaran KPK? “Siapa pun, dalam kapasitas apa pun, agar tetap menjaga situasi kondusif. Jangan memperkeruh suasana,” jawabnya. Dia lantas mewanti-wanti agar tidak ada yang membenturkan institusi yang dipimpinnya dengan DPR.

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menyesalkan sikap DPR yang masih kukuh tidak memberikan ruang kepada KPK untuk melakukan penggeledahan. Padahal, dasar hukum yang digunakan KPK adalah undang-undang yang dibahas dan disahkan oleh DPR sendiri. “DPR kekanak-kanakan. Sangat terlihat ego sektoralnya,” katanya ketika dihubungi tadi malam. DPR, lanjut dia, juga dinilai telah melecehkan lembaga peradilan. Hal itu tampak dari penolakan DPR meski tim KPK telah memberi surat pemberitahuan yang dilampiri izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal, sebenarnya KPK tidak memerlukan izin tersebut. “Bukan KPK lagi, tapi melecehkan lembaga peradilan,” tegasnya. Menurut guru besar Universitas Padjadjaran itu, berdasar UU KUHAP, yang tidak dimasuki oleh KPK adalah ruang sidang pada saat berlangsungnya sidang DPR/DPRD. “Jadi, sidangnya, bukan ruang. Nah ini kan masih reses. Tidak ada alasan hukum DPR untuk menolak,” tegasnya.(Jawa Pos) Indonesian Radio.   

Sementara itu di Batam, Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) meminta lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan, karena sudah mengacaukan tatanan korupsi tebang pilih. Seharusnya KPK bisa menuntaskan kasus-kasus korupsi yang berskala besar seperti kasus korupsi BLBI, kasus korupsi Soeharto, dan kasus-kasus korupsi konglomerat hitam.

Diindikasikan kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK saat ini hanya berdasarkan pesanan politik. Sehingga yang terjerat kasus korupsi seperti kader-kader PDIP, kader PPP dan sekarang ini kader Partai Golkar.
”Sekarang terjadi kerancuan penegakan hukum. Seharusnya lembaga secara konstitusional yaitu Kehakiman, Kepolisian dan Kejaksaan yang harus dibenahi untuk menuntaskan masalah korupsi. Tetapi pemerintah membentuk lembaga yang bersifat sementara yakni KPK dengan masa kerja sementara untuk pemberantasan korupsi,’’ jelas Adiandi Batam Centre, kemarin.
Menurutnya, KPK harus dibubarkan supaya tidak terjadi kerancuan ketatanegaraan. Ketika KPK tidak kunjung dibubarkan sementatara juga tidak ada perbaikan terhadap institusi penegakan hukum. Yang terjadi sekarang tetap mempertahankan KPK sebagai institusilusifuntuk kepentingan kekuasaan.
”Tidak ada skala prioritas pemberantasan kurupsi oleh KPK. KPK bekerja sporadis dan hanya mengurus korupsi yang berskala kecil. Mestinya KPK berani mengambil alih kasus-kasusbernilaibesar,’’katanya.(kom)

Sumber Berita : Batampos Online
 
 
 

 

http://indonesian.irib.ir Powered by Joomla! Generated: 7 May, 2008, 02:27

 

http://www.antara.co.id/en/arc/2008/4/26/  

http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=435 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  http://eddyprasetyo-pwr.blogspot.com/2008/04/bubarkan-kpk.html

May 8, 2008 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: